Maenkali.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep bahwa bantuan sosial (bansos) lebih parah jika dikorupsi saat masa pandemi ketimbang penyalurannya yang tidak tepat terbantahkan oleh adanya gerakan sivitas akademika beberapa waktu belakangan.
“Kalau itu terjadi, seperti apa yang disampaikan Mas Kaesang, perguruan tinggi tidak akan bergerak seperti itu. Ini kan perguruan tinggi kan bergerak di seluruh Indonesia secara masif,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024) seperti dikutip dari laman Kompas.com.
Hasto panggilan akrabnya, meminta Kaesang tidak mengaitkan persoalan bansos yang terjadi saat ini dengan masalah bansos yang dikorupsi eks Menteri Sosial, Juliari Batubara yang juga petinggi PDI-P itu.
Hasto membeberkan bahwa partainya sama sekali tidak melindungi para pelaku korupsi apa lagi eks Menteri Sosial yang terjerat kasus korupsi yang dilakukan kadernya.
“Hukumannya kan sudah ada, sudah ada proses hukumnya, tidak ada perlindungan. Dan enggak ada fungsi-fungsi elektoral di situ, enggak ada intervensi kami terhadap proses hukum,” ujar dia.
Sebelumnya Kaesang Pangarep menanggapi persoalan bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu (4/2/2024) lalu.
Menurut Kaesang, bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun, iya menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.
“Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu,” kata Kaesang.